Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Kehadiran bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, hingga berbagai bentuk usaha berbasis prinsip syariah semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional.
Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi syariah, potensi munculnya sengketa dalam praktik bisnis juga tidak dapat dihindari. Sengketa dapat terjadi antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah, antara pelaku usaha, maupun dalam berbagai bentuk kontrak bisnis berbasis syariah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, negara memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kewenangan tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Secara konsep, pemberian kewenangan ini merupakan langkah yang logis. Peradilan agama dianggap memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dari ekonomi syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat.
Namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan penting: apakah kewenangan tersebut telah berjalan secara optimal?
Jika melihat realitas di lapangan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama. Sengketa ekonomi syariah sering kali melibatkan persoalan yang cukup kompleks, seperti kontrak bisnis, pembiayaan, investasi, hingga mekanisme perbankan modern. Tidak semua hakim memiliki latar belakang atau pengalaman yang cukup dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi kualitas analisis dan putusan yang dihasilkan.
Di sisi lain, sebagian pelaku usaha juga lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif seperti arbitrase, misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pilihan ini sering didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu, kerahasiaan proses, serta fleksibilitas penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama memiliki kewenangan secara hukum, kepercayaan dan preferensi para pelaku usaha masih menjadi faktor penting dalam menentukan forum penyelesaian sengketa.
Selain itu, masih terdapat persoalan dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa peradilan agama hanya menangani perkara perkawinan, perceraian, dan waris. Padahal, sejak adanya perubahan undang-undang, ruang lingkup kewenangan peradilan agama telah berkembang jauh lebih luas.
Oleh karena itu, agar kewenangan tersebut benar-benar dapat berjalan secara optimal, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Peningkatan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha juga perlu diperkuat agar mereka mengetahui bahwa peradilan agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Pada akhirnya, keberadaan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan peluang besar untuk memperkuat sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip syariah. Namun kewenangan tersebut tidak akan berarti banyak jika tidak diiringi dengan kesiapan lembaga, kualitas sumber daya manusia, serta kepercayaan masyarakat. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, peradilan agama diharapkan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia
Di susun oleh : Suci Hardianti
