Pertemuan Bercorak Historis: Dewan Kesenian Babel dan Lembaga Adat Melayu Bersinergi dengan Tim Ahli Komisi X DPR RI
Pangkal Pinang, Babel – Dalam sebuah pertemuan yang bersejarah, Perwakilan Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Babel berkesempatan bertemu dengan Tim Ahli Komisi X DPR RI di Gedung DPRD Babel, Senin (22/7). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan di Babel.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Kesenian Babel dan LAM Babel menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait dengan pengembangan kebudayaan di daerah. Mereka menekankan pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah Babel, serta meningkatkan kualitas kesenian dan kebudayaan di daerah.
Datuk Ahmad Elvian, salah satu tokoh adat Melayu Babel, berbicara mengenai pentingnya Kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Kapur. “Kota Kapur memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan merupakan salah satu peninggalan penting Sriwijaya. Kami berharap agar Kota Kapur dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional sehingga dapat dilindungi dan dilestarikan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Pernyataan Datuk Ahmad Elvian didukung oleh pelaku seni budaya dan wartawan, Ikhsan Mokoginta.
“Saya sangat setuju dengan usulan Datuk Ahmad Elvian. Kota Kapur memang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan harus dilestarikan. Kami berharap agar pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah untuk menetapkan Kota Kapur sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional,” katanya.
Wanda Sona, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bangka, mendorong lahirnya Museum sebagai ruang penting bagi Objek Pemajuan Kebudayaan di BaBel.
“Kami berharap agar Kabupaten Bangka dapat memiliki Museum yang dapat menjadi wadah bagi benda-benda sejarah dan budaya Babel. Hal ini akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah,” ujarnya.
Evan Braco, Ketua Dewan Kesenian Pangkal Pinang, berbicara mengenai pentingnya Gedung Kesenian atau Taman Budaya di Pangkal Pinang sebagai wadah seni-budaya masyarakat kesenian se-Babel.
“Kami berharap agar Pangkal Pinang dapat memiliki Gedung Kesenian atau Taman Budaya yang dapat menjadi pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan di Babel. Hal ini sejalan dengan salah satu visi misi DK Pangkal Pinang, menjadikan Pangkal Pinang sebagai basis market praktik seni budaya di BaBel. Hal ini akan dapat meningkatkan kualitas kesenian dan kebudayaan di daerah,” katanya.
Pernyataan Evan Braco diperkuat oleh Ony, Ketua Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Arah pemajuan Kebudayaan di Babel sudah semakin kuat dan produktif. Kami berharap agar pemerintah dapat terus mendukung upaya-upaya pengembangan kebudayaan di daerah. Kami juga berharap agar kesepakatan yang telah ditandatangani hari ini dapat segera direalisasikan. Ini merupakan kerja cepat DK se Provinsi Babel dalam menindaklanjuti apa-apa yang dirumuskan dalam Musyawarah Besar Dewan Kesenian se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan lalu. Pertemuan malam ini menjadi begitu penting dan menentukan arah kebijakan kolektif pelaku seni-budaya di BaBel ke depan,” ujarnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa tokoh seni budaya perwakilan Dewan Kesenian di Babel, seperti Alfris dari DK Pangkal Pinang, Shasa dari Dewan Kesenian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Putra dari Dak Provinsi yang juga mewakili DK Bangka Tengah. Mereka semua sepakat bahwa kebudayaan dan kesenian merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, dan harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
“Karena itu, sejak awal kami bersepakat kerja kolektif Dewan Kesenian dan Lembaga Adat Melayu di Babel harus lebih diperkuat. Dan sangat aneh jika masih ada yang ngotot membicarakan Dewan Kebudayaan di Babel. Itu lucu dan konyol,” ujar Putra yang dikonfirmasi melalui pesan daring.
“Kami pikir Babel harus berbenah, tidak hanya pelaku seni- budayanya, tetapi termasuk dinas terkait yang beririsan dengan kegiatan Dewan Kesenian dan Lembaga Adat Melayu di Babel. Kita patut mendorong pemerintah berbenah, jika perlu, mempertimbangkan keberadaan subjek-subjek di dinas terkait untuk dilakukan penyegaran. Butuh orang baru yang lebih berkompeten dan bisa bekerja dengan baik. Kita sepakat menunda Dewan Kebudayaan, eh masih ada yang mencoba membangun narasi Dewan Kebudayaan. Lucu dan konyol,” tutup Wanda dengan nada bijak.(RI)
