Dewan Kesenian se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPR RI Komisi X Sepakati Penguatan Pemajuan Kebudayaan
Pangkalpinang — Dewan Kesenian se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPR RI Komisi X menyepakati sejumlah rekomendasi strategis dalam pertemuan rekonsiliasi yang digelar di La Terasse Bistro, Pangkalpinang, Jumat (28/11/2025). Kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama dalam penguatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.
Salah satu poin utama yang disepakati adalah percepatan penetapan kawasan Mendo Barat, Situs Kota Kapur, dan wilayah sekitarnya di Pulau Bangka sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Selama ini, kawasan tersebut dinilai memiliki nilai historis dan arkeologis yang strategis bagi peradaban Nusantara, namun masih menghadapi lemahnya perlindungan dan ancaman degradasi.
DPR RI Komisi X menyambut baik konsolidasi yang dilakukan Dewan Kesenian se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menegaskan bahwa isu pelestarian cagar budaya menjadi perhatian serius.
“Komisi X memang menaruh fokus besar pada pelindungan cagar budaya. Banyak museum dan situs bersejarah di daerah yang saat ini terbengkalai, padahal itu adalah identitas dan sumber pembelajaran bangsa,” ujar Ahmad Rojali selaku tenaga ahli Komisi X dalam dialog pertemuan tersebut.
Komisi X juga menyatakan komitmennya untuk mengawal hasil kesepakatan ini agar tidak berhenti pada tataran wacana.
“Kami menyambut baik konsolidasi hari ini dan berkomitmen untuk menguatkan poin-poin kesepakatan, baik melalui dukungan kebijakan, penganggaran, maupun koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah,” tegas beliau.
Selain penetapan cagar budaya nasional, kesepakatan juga mencakup percepatan penyusunan Peraturan Daerah turunan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pembangunan infrastruktur strategis kebudayaan, serta desakan pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Melalui kesepakatan ini, Dewan Kesenian dan DPR RI Komisi X berharap pemajuan kebudayaan di Bangka Belitung dapat dikelola lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi pendidikan, pariwisata, serta ekonomi kreatif daerah.(RI)
